Turunan. Perubahan dan penambahan peraturan untuk mencegah penyelundupan barang-barang No.Pem.33/36/7, tanggal 13 Desember 1954.

• BPAD.ORLA.T4-BPAD.ORLA.T5.I-Bpad.Orla.T5.I.1-Bpad.Orla.T5.I.1.11
• Item
• 13 Desember

Bagian dariDAFTAR ARSIP STATIS SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH PROV DIY KURUN WAKTU 1950-1960

Turunan pertama dari keputusan akte notaris tertanggal 23 oktober 1926 No.24 pengakuan hutung dari Raden Mas Tumenggung Notosoebroto kepada Zelfbestuur Pakualaman.

• Puro.T18-Puro.T18.VI-Puro.T18.VI.1-Puro.T18.VI.1.1-Puro.T18.VI.2-Puro.T18.VI.2.1-Puro.T18.VI.3-Puro.T18.VI.3.1-Puro.T18.VI.4-Puro.T18.VI.4.1-Puro.T18.VI.4.2-Puro.T18.VI.4.3-Puro.T18.VI.4.4-Puro.T18.VI.4.5-Puro.T18.VI.4.6-Puro.T18.VI.4.7-Puro.T18.VI.4.8-Puro.T18.VI.4.9-Puro.T18.VI.4.10-Puro.T18.VI.4.11.1449
• Item
• 1926 - ?

Bagian dariARSIP KADIPATEN PAKUALAMAN YOGYAKARTA KURUN WAKTU 1822-1936

Turunan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1964 tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker

• 23400-24 Orla.T1-Orla.T1.I-Orla.T1.I.1-Orla.T1.I.2-Orla.T1.I.3-Orla.T1.II-Orla.T1.II.1.19
• Item
• 1964 - ?

Bagian dariDINAS KESEHATAN RAKYAT DIY

Turunan peraturan pemerintah No.62 tahun 1954 tentang pengesahan surat keputusan mentri pertanian dan mentri perekonomian tertanggal 19 oktober 1954 no.112/um/54. Tentang penetapan besarnya jumlah pemungutan termaksud dalam pasal 11 “krosokordonnatie”(lembaran negara tahun 1937 no.604).

• BPAD.ORLA.T4-BPAD.ORLA.T5.I-Bpad.Orla.T5.I.1-Bpad.Orla.T5.I.1.3
• Item
• 30 Desember

Bagian dariDAFTAR ARSIP STATIS SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH PROV DIY KURUN WAKTU 1950-1960

Turunan Nomor: 19631/3643/U’53, Dari Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY, Tentang Permohonan Voorschot Sewa Kantor Kapanewon

• BPAD.ORLA.T4-BPAD.ORLA.T5.III-BPAD.ORLA.T5.III.17-BPAD.ORLA.T5.III.17.1-BPAD.ORLA.T5.III.17.1.485
• Item
• 22 Desember 1953

Bagian dariDAFTAR ARSIP STATIS SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH PROV DIY KURUN WAKTU 1950-1960

Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD

• 23400-24 Bpad.RIS.T2-Bpad.RIS.T2.XIV-Bpad.RIS.T2.XIV.1379
• Item
• 1971

Bagian dariSenarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2

Jawatan Pemerintahan Umum

Turunan lembaran Negara RI UU Darurat Nr 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Dewan pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibanya.(penjelasan dalam tambahan lembaran – Negara nr.573).

• BPAD.ORLA.T4-BPAD.ORLA.T5.I-Bpad.Orla.T5.I.1-BPAD.ORLA.T5.I.1.10
• Item
• 21 April

Bagian dariDAFTAR ARSIP STATIS SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH PROV DIY KURUN WAKTU 1950-1960

Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.

• 23400-24 Bpad.RIS.T7-Bpad.RIS.T7.I-Bpad.RIS.T7.I.B-Bpad.RIS.T7.I.B.4475
• Item
• 1953

Bagian dariSenarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7

Jawatan Pemerintahan Umum

Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.

• 23400-24 Bpad.RIS.T7-Bpad.RIS.T7.I-Bpad.RIS.T7.I.B-Bpad.RIS.T7.I.B.4508
• Item
• 1953

Bagian dariSenarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7

Jawatan Pemerintahan Umum