PEMERINTAHAN Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
Bpad.Orba.T5.IV.2.545 Laporan Triwulan ke II tahun 1996/1997 tentang perkembangan data eks Tahanan/Napi G 30 S/PKI Propinsi DIY. Item 1996 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.IV.2.547 Laporan Triwulan ke I tahun 1997/1998 perkembangan data eks Tahanan/Napi G 30 S/PKI Propinsi DIY. Item 1997 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.IV.2.552 Surat dari Ditsospol DIY Kepala Kantor Sosial Politik se Daerah Istimewa Yogyakarta tentang ijin usaha LKS Tahanan/Napi G30S/PKI. Item 1993 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.IV.2.556 Surat dari Direktorat Sosial Politik DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang laporan hasil pelaksanaan pembinaan terhadap eks tahanan/Napi G30S/PKI pada triwulan III dan IV tahun Anggaran 1991/1992. Item 1992 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.IV.2.563 Form Berita dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY kepada Menteri Dalam Negeri tentang perkembangan lanjutan sidang penganiayaan/pembunuhan wartawan Bernas. Item 1997 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.IV.2.568 Surat dari Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Herry Susanto kepada Menteri Dalam Negeri Up. Inspektur Penanganan Korupsi. Item 1988 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.4.309 Surat dari Bupati Sleman, Drs. Samirin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengaduan Bejokarto perihal Pemeriksaan Aparat Kelurahan Maguwoharjo. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.4.311 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun. Item 1996 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.4.321 Surat dari Widiyanto kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman perihal permohonan pengisian Pamong Desa di Desa Tirtomartani Kalasan ditinjau kembali. Item 1990 - ? Lihat
Bpad.Orba.T5.II.4.331 Surat dari Menteri Dalam Negeri RI, Rudini, Nomor 356/1067/PUOD kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia perihal tanggapan/cara penanganan masalah pengaduan dari masyarakat oleh lembaga pemerintah. Item 1989 - ? Lihat
Hasil 481 s.d 490 dari 724