FondsBPAD.ORBA.T3. - SENARAI ARSIP SETWILDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( BIRO HUKUM 1 - 548 ) TAHUN 2008
SubfondsBPAD.ORBA.T3.I - TANAH
FileBPAD.ORBA.T3.I.1. - HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
FileBPAD.ORBA.T3.I.2. - HAK MILIK ATAS TANAH
FileBPAD.ORBA.T3.I.3. - HAK PAKAI ATAS TANAH
FileBPAD.ORBA.T3.I.4. - TANAH KAS DESA
FileBPAD.ORBA.T3.I.5. - TANAH PEMERINTAH
BPAD.ORBA.T3.I.5.1 - Tanah Pemerintah
ItemBPAD.ORBA.T3.I.5.1.371 - Instruksi Gubernur Kepala Daerah DIY No. 10/INSTR/1988 tanggal 8 Agustus 1988 tentang tertib penyelenggaraan peralihan Hak atas Tanah
ItemBPAD.ORBA.T3.I.5.1.372 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1984 tentang penyempurnaan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyedian tanah dan pemberian Hak atas tanah, pemberian ijin Bangunan serta ijin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan No. 6 tahun 1984 1972
ItemBPAD.ORBA.T3.I.5.1.373 - Surat Kepala Direktorat Agraria DIY kepada Sri Paduka Wakil Gubernur Kepala DIY tentang permohonan hak atas tanah oleh Kejaksaan Negeri Sleman terletak di Kelurahan Lama Beran Kidul Kec.-Sleman Kabupaten Sleman DIY (Kel Baru Tridadi
ItemBPAD.ORBA.T3.I.5.1.374 - Surat Pertimbangan Camat Playen Kabupaten Dati II Gunung Kidul tentang permohonan hak atas tanah Pemerintah Daerah atas nama Yatmopawiro C.S (3 orang) dari Desa Kernen Kalurahan Ngunut
ItemBPAD.ORBA.T3.I.5.1.375 - Surat pertimbangan Camat Playen Kab Dati II Gunungkidul tentang permohonan hak atas tanah pemerintah Daerah atas nama Kariyojemiko C.S. (7 orang) dari desa Banaran
ItemBPAD.ORBA.T3.I.5.1.376 - Surat pertimbangan Camat Wonosari Kabupaten Dati II Gunungkidul tentang permohonan Hak atas tanah pemerintah daerah atas nama Kartosuwito C.S. (41 orang) daru desa Butuh
11 more...

Reports

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1984 tentang penyempurnaan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyedian tanah dan pemberian Hak atas tanah, pemberian ijin Bangunan serta ijin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan No. 6 tahun 1984 1972