- FondsBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- Bpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- Bpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- Bpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- Bpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- Bpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- Bpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- 16 more...
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.413 - Laporan inventaris kegiatan orang asing di DIY Triwulan ke II tahun 1992, Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.414 - Surat dari Direktur Jenderal Sosial Politik, Soetoyo NK kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang penyampaian Inmendagri Nomor 21 Tahun 1993 tentang pendataan penduduk orang asing Cina.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.415 - Laporan Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY tentang laporan penduduk orang asing Cina hasil pendataan sampai 7 Juli 1994 di Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.416 - Laporan Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang laporan inventarisasi kegiatan orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Triwulan ke III tahun 1996.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.417 - Salinan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 3550/A/1998 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin penelitian bagi orang asing.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.418 - Surat dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY, Sunarno, kepada Kepala Kantor Sosial Kabupaten/Kodya se-DIY tentang pemberian ijin penelitian bagi orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.419 - Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY.
- ItemBpad.Orba.T5.II.7.420 - Surat dari Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri, Oman Sachroni kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia tentang Perda Dati I/Dati II Pajak dan Retribusi Daerah.