- FondsBpad.Orba.T5 - SENARAI ARSIP SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH PROVINSI DIY ASISTEN PEMERINTAHAN (ASISTEN I NO ARSIP : 180-950 )
- FileBpad.Orba.T5.I. - UMUM
- FileBpad.Orba.T5.II. - PEMERINTAHAN
- Bpad.Orba.T5.II.1. - PEMERINTAHAN
- Bpad.Orba.T5.II.2. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT 1
- Bpad.Orba.T5.II.3. - PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II
- Bpad.Orba.T5.II.4. - PEMERINTAHAN DESA
- Bpad.Orba.T5.II.5. - DPRD TINGKAT 1
- Bpad.Orba.T5.II.6. - DPRD TINGKAT II
- Bpad.Orba.T5.II.7. - HUKUM
- FileBpad.Orba.T5.III. - POLITIK
- Bpad.Orba.T5.III.1. - POLITIK
- Bpad.Orba.T5.III.2. - KEPARTAIAN GOLONGAN KARYA
- Bpad.Orba.T5.III.3. - ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- Bpad.Orba.T5.III.4. - ORGANISASI WANITA
- Bpad.Orba.T5.III.5. - PEMILU
- FileBpad.Orba.T5.IV. - KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- 21 more...
- ItemBpad.Orba.T5.IV.1.500 - Telegram dari Kapolda Jateng a.n. Kadit Intelpampol, Drs. Ismail Natawiyogya kepada Gubernur DIY tanggal 8 September 1992 No. Pol : TR/1524/1992 tentang ijin peminjaman senpi milik Polda Jateng yang akan dipergunakan sebagai kelengkapan prajurit Puro Pakualaman dalam rangka upacara adat tradisional Grebeg Maulud 1992 pada tanggal 10 September 1992.
- ItemBpad.Orba.T5.IV.1.501 - Surat Telegram dari Kapolri, atas nama, DEOPS, u.b, Dir. IPP, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Soetjipto Broto K. kepada para Kapolda u.p. Kadit IPP perihal larangan pembuatan/produksi, pembakaran dan pemasangan petasan.
- ItemBpad.Orba.T5.IV.1.502 - Surat Keputusan Mabes Polri No.Pol : SKEP/139/I/1995 tentang penunjukan badan-badan usaha sebagai penyelenggaraan angkutan bahan peledak.
- ItemBpad.Orba.T5.IV.1.503 - Surat dari Direktur Intelpampol, Drs. I Wayan Negara kepada para pengguna akhir bahan peledak tentang rekomendasi sebagai penghubung pengguna akhir bahan peledak untuk pekerjaan tambang/ proyek untuk 7 badan usaha PT. Armindo Prima, PT. Empat Enam, PT. Angkasa Buana, PT. Mangku Batin Abadi, PT. Panca Darmangsa, PT. Fibrijasa Utama dan PT. Mukti Usaha Unggul Prima.
- ItemBpad.Orba.T5.IV.1.504 - Surat dari Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi DIY, Sugeng Kadarusman, SH kepada Dirjen Sosial Politik Departemen Dalam Negeri perihal selebaran gelap yang berjudul “Sumitro Runtuhlah Kekuatan Anti Demokrasi” yang dikeluarkan Laskar Pembuka Demokrasi Bulak Sumur.