UMUM Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
PURO T7.II.1.5.1956 Keputusan tentang Pembagian tugas/wewenang antara Paniradya Wiyata Pradja Kasultanan dan Wiyata Pradja Pakualaman berkaitan dengan status para Abdi Dalemnya. Item 17 September Lihat
PURO T7.II.1.5.1957 Keputusan Rapat Badan Pekerja KNI Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 1946, tentang hubungan antara Ketua seksi dengan Paniradyapati dan pembagian pekerjaan serta pembatasan kekuasaan (Arbeidsverdeling dan Bevoegdkeidsafbakening) antara Seksi dan Paniradya. Item 29 Januari Lihat
PURO T7.II.1.5.1959 Surat dari Menteri Pamong Pradja Pakualaman Kepada Pemerintah Kasultanan Jawatan Sosial Bag. Evaluasi Kota Yogyakarta Perihal Susunan Panitya Evaluasi Kemantren Paku Alaman. Item 21 Nopember Lihat
PURO T7.II.1.8.1966 Surat dari Kabinet Menteri Pertama Biro Statistik Jakarta, kepada Pimpinan PKBLN d/a Biro Perekonomian dan Keuangan Jakarta, tanggal 2 Maret 1963, tentang Permohonan Bantuan Teknis dari A. I. D. Item 1963 - ? Lihat
PURO T7.II.1.9.1970 Surat dari Kementrian Penerangan Dinas Penilikan Propinsi Jawa Tengah kepada Pemimpin Jawatan Penerangan Karesidenan Surakarta di Solo, DIY di Yogyakarta, Pati di Pati, Semarang di Kradenan, Pekalongan di Wonosobo, Banyumas di Banjarnegara, Kedu di Magelang, perihal kesan – kesan dari Konferensi Pamong Pradja seluruh Jawa dan Madura di Solo pada tanggal 8,9, 10 Maret 1948. Item 27 maret Lihat
PURO T7.II.1.9.1971 Risalah dari Panitia Persiapan Konstituante RI, Nomor : 1137/X-RIS/57 tanggal 23 September 1957, tentang Risalah sementara Panitia Persiapan Konstitusi sidang ke III rapat ke- 37 hari Selasa tanggal 23 September 1957. Item 1957 - ? Lihat
PURO T7.II.1.10.1979 Surat dari Kepala Kampung, No : 172/3, kepada Tuan Onder Distrik di Pakualaman, tentang Pemberitahuan bahwa M. Sumo Puspito sudah dihadapkan ke Pengadilan maka supaya perkaranya segera diselesaikan. Item 17 Februari Lihat
PURO T7.II.1.10.1982 Petunjuk dan ketentuan tentang Pembaharuan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga di Daerah Kota Yogyakarta. Item 9 desember Lihat
PURO T7.II.1.11.1983 Ketetapan MPRS RI, Nomor : II/MPRS/1960, tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertam 1961 – 1969. Item 1960 - ? Lihat
PURO T7.II.1.11.1984 Surat dari DPRD Bandung, kepada Sri Paduka Paku Alam VIII, tentang Pemberitahuan Kupon DKA bagi Anggota MPRS. Item 1962 - ? Lihat
Hasil 41 s.d 50 dari 120