- FondPURO T7 - SENARAI ARSIP PURO PAKUALAMAN ( NO 1876 - 2640 )
- SeriePURO T7.I - UMUM
- SeriePURO T7.II - PEMERINTAHAN
- FilePURO T7.II.1 - PEMERINTAHAN
- BerkasPURO T7.II.1.4 - Maklumat
- 3 lebih...
- ItemPURO T7.II.1.4.1936 - Maklumat Nomor : 7 tentang Pembentukan Perwakilan Rakyat Kelurahan (Dewan Kelurahan)
- ItemPURO T7.II.1.4.1937 - Maklumat Nomor : 8 Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Paku Alam Daerah Istimewa Negara RI dari Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Perubahan Maklumat Nomor : 5 mengenai Pembentukan Laskar Rakyat.
- ItemPURO T7.II.1.4.1938 - Maklumat Nomor : 9 dari Sri Sultan IX dan Moh. Saleh, tentang Perubahan nama dan daerah beberapa Kapanewon di Kabupaten Sleman.
- ItemPURO T7.II.1.4.1939 - Siaran Pemerintah RI dari Kementrian Penerangan, Maklumat Nomor : 4 tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul.
- ItemPURO T7.II.1.4.1940 - Maklumat No : 10 dari Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Perubahan Nama Pangreh Praja menjadi Pamong Praja.
- ItemPURO T7.II.1.4.1941 - Maklumat No : 11 dari Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Pembubaran/Penyerahan Badan badan Eksekutif dan Pemerintahan, Daerah yang didirikan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta dan bekas Koti Zimu Kyoku dahulu.
- ItemPURO T7.II.1.4.1942 - Maklumat No : 12 dari Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Pembagian Minyak Tanah, Solar dan Lilin lampu.
- ItemPURO T7.II.1.4.1943 - Maklumat No : 14 dari Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa.
- ItemPURO T7.II.1.4.1944 - Maklumat No : 15 dari Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Pakualaman, Daerah Istimewa Negara RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, tentang Pemilihan Pamong Kalurahan.
- 10 lebih...