NETRALITAS PEMILU Daftar inventaris

Kembali ke deskripsi arsip
Kode unik Pilah secara menaik Judul Level Deskripsi Tanggal Objek Digital
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.238 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada untuk Menteri Negara BUMN perihal Netralitas Pejabat Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.239 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ditujukan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perihal Netralitas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.241 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.240 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Panglima TNI dan Kapolri perihal Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.243 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia perihal Netralitas Hakim Agung dan Hakim pada semua Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.244 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat
BPAD.OTDA.T20.II.1.4.242 Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia perihal Netralitas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Bank Indonesia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Item 22 JUNI Lihat