- FondsBpad.RIS.T2 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
- Bpad.RIS.T2.II - Peraturan-peraturan
- 47 more...
- ItemBpad.RIS.T2.II.781 - Surat dari Dewan Cabang SOKSI Yogyakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengiriman surat kepercayaan atas nama Sdr. R. Soetikno
- ItemBpad.RIS.T2.II.782 - Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Perubahan mengenai Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan)
- ItemBpad.RIS.T2.II.783 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Surat Pimpinan Cabang SOBSI Yogyakarta Nomor 1160/ST/IV.f/60 tanggal 18 Nopember 1960 tentang Saran dan pendapat mengenai pembentukan DPRD-GR
- ItemBpad.RIS.T2.II.784 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Surat dari PEPAPRI ke PANGDAM, Pencalonan Pensiun APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) sebagai anggota DPRD-GR/Front Nasional
- ItemBpad.RIS.T2.II.785 - Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Saran/Pendapat Pimpinan SBPU Cabang Bulaksumur kepada Kepala Daerah DIY berkaitan dengan Pen.Pres Nomor 5 tahun 1960 dan Juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1/DESD. 10 Okt ’60
- ItemBpad.RIS.T2.II.786 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 1967, tanggal 20 Oktober 1967 tentang Masih berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 tahun 1967
- ItemBpad.RIS.T2.II.787 - Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
- ItemBpad.RIS.T2.II.788 - Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor Des 9/3/39, kepada Semua DPD/Gubernur Kepala Daerah Propinsi, BPH Kota Praja Jakarta Raya, DPD DIY, perihal Pemakaian istilah “Memegang” dan istilah “Houden”.
- ItemBpad.RIS.T2.II.789 - Jawatan Pemerintahan Umum DIY Nomor DPU/5290/I ; tanggal 4 Juli 1960 kepada Bupati Kepala Daerah Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul tentang pengiriman turunan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Jakarta
- 5 more...