- FondsBpad.RIS.T2 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2
- Bpad.RIS.T2.V - Otonomi
- 29 more...
- ItemBpad.RIS.T2.V.868 - Surat Penyerahan Urusan Otonomi tentang Timbang Trima Pelaksanaan Penyerahan secara nyata urusan-urusan rumah tangga dan sumber-sumber penghasilan kepada Daerah-daerah otonom Kabupaten dalam DIY
- ItemBpad.RIS.T2.V.869 - Permohonan pengesahan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 1956 tentang Wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri (tanpa lampiran)
- ItemBpad.RIS.T2.V.870 - Surat Keputusan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Kulonprogo Nomor 11/DPRD/58 tentang Pembentukan Panitya Penyelidikan Obyek-obyek Keuangan Otonomi
- ItemBpad.RIS.T2.V.871 - Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
- ItemBpad.RIS.T2.V.872 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 tentang Penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
- ItemBpad.RIS.T2.V.873 - Surat Kementrian Pertanian, Kantor Pusat kepada semua Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I di Indonesia tentang Penyerahan Urusan Kehutanan (PP Nomor 64 tahun 1957 LN 1957 Nomor 169)
- ItemBpad.RIS.T2.V.874 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swantantra Tingkat II Kulonprogo Nomor 8 / DPRD/ 58 tentang Pembentukan Penetapan Panitya Teknis Otonomi Daerah Swatantra Tingkat II Kulonprogo
- ItemBpad.RIS.T2.V.875 - Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 899/VII/41.01/P/60 tanggal 1 Juni 1960 kepada Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Undang-undang Nomor 2/1960 tentang Perjanjian bagi hasil
- ItemBpad.RIS.T2.V.876 - Surat Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2727/I/0/60, tanggal 28 April 1960, kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ; Kepala Jawatan Keuangan ; Kepala Jawatan Agraria ; Kepala Biro Perundang-undangan dan Tata Hukum tentang Pengharapan untuk menyiapkan bahan-bahan dalam perjanjian bagi hasil
- 15 more...