- FondBpad.RIS.T7 - Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 7
- FileBpad.RIS.T7.I - Pemerintahan
- BerkasBpad.RIS.T7.I.A - Pemerintahan
- 2 lebih...
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4201 - Surat Perintah Daerah Kodya Jogyakarta kepada S.P. Kepala Daerah DIY, perihal Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kodya Jogyakarta No. 26/Kd/70, tanggal 30 Mei 1970 tentang peraturan daerah-daerah yang setingkat dengan desa dalam Pelaksanaan U. U. 15 tahun 1969 .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4202 - Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 174/1970 tanggal 27 Juli 1970 tentang pembentukan daerah yang setingkat desa di daerah kotamadya Jogyakarta dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 15/1969 .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4203 - Surat Keputusan Presiden RI No. 67 tahun 1970 tanggal 27 Oktober 1970, tentang tata cara pembebasan untuk sementara dari jabatan Organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama mencalonkan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4204 - Buku laporan hasil penelitian tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam Daerah Tingkat I DIY .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4205 - Surat Bupati Kepala Daerah Bantul kepada Kepala Daerah DIY tentang data di bidang Pemerintahan Desa
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4206 - Surat Kejaksaan Pengadilan Negeri Djawa Tengah (Semarang) kepada Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Djogjakarta tentang surat Promesse OPPRI (Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia) .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4207 - Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah 4 Kabupaten , perihal turunan dari tambahan surat DPR DIY tanggal 27/3-1956 No. 2433/II/A/56 tentang Otonomi Seering Kabupaten .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4208 - Surat Kepala Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang Susunan Organisasi Pemerintah DIY .
- ItemBpad.RIS.T7.I.A.4209 - Turunan surat Intruksi Jaksus Pangkop Kamtibda Jabar, No. Instr. 0i.5./Kanda/D.B/1970 tentang Organisasi yang berada di bawah Militer VI/Siliwangi yang sepenuhnya dikuasai oleh PKI , perlu diadakan perlakuan khusus .
- 98 lebih...
