- FondBPAD.ORBA.T16 - SENARAI ARSIP BIRO UMUM PROV DIY ( NO 3329 - 3861)
- FileBPAD.ORBA.T16.I - UMUM
- FileBPAD.ORBA.T16.II - KEPEMERINTAHAN
- FileBPAD.ORBA.T16.III - POLITIK
- FileBPAD.ORBA.T16.IV - KEAMANAN
- FileBPAD.ORBA.T16.V - KESEJAHTERAAN RAKYAT
- FileBPAD.ORBA.T16.VI - PEREKONOMIAN
- BerkasBPAD.ORBA.T16.VI.1 - PERDAGANGAN
- BerkasBPAD.ORBA.T16.VI.2 - PERTANIAN
- 36 lebih...
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3625 - Surat dari Direktur Jenderal Perkebunan kepada para pemimpin proyek NES/PIR khusus No. KB.110/E.1087 terntang pengembangan lahan pekarangan dan pangan
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3626 - Surat dari Departemen Pertanian Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomor 5.PD.200.88 tanggal 10 Juli 1984 perihal penerapan fungsi utama Balai Benih dan Balai Penyuluhan Pertanian
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3627 - Surat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Nomor LP 430/1571/V/84 K kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Jawa Tengah perihal Taruna Tani yang dikirim ke Jepang
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3628 - Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor BM 420/99/Mentan/II/1984 tentang keikutsertaan HKTI dalam pelaksanaan Program TRI
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3629 - Surat Nomor 520/1449, tertanggal 22 Agustus 1984 dari Setda Provinsi DIY kepada Bupati Sleman perihal akan adanya kunjungan tamu dari Jerman Barat dalam rangka menjajaki kemungkinan kerjasama dengan HKTI
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3630 - Surat Keputusan Djenderal Kehutanan No. 35/Kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia, Tebang habis dengan penanaman, Tebang Habis dengan permulaan permudaan alam dan pedoman-pedoman pengawasannya
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3631 - Keputusan RI Nomor 35 tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan areal hak pengusaha hutan
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3632 - Surat dari Menteri Kehutanan RI kepada Gubernur DIY tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-11/1989 tentang Sanksi atas pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan
- ItemBPAD.ORBA.T16.VI.2.3633 - Surat dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur DIY tentang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 494/Kpts-II/1989 tentang Tata Guna Pengenaan Sanksi pelanggaran di bidang hak pengusaha hutan
- 7 lebih...
